Ngotot Mau Ngebor Sumur Baru, Motif Sebenarnya Apa?

                Beberapa hari yang lalu saya melihat berita PT Lapindo Brantas berencana ngebor sumur gas baru di Tanggulangin, Sidoarjo. Tepatnya radius 2,5 km dari pusat semburan lumpur panas pertama. Aneh, membuat saya bergidik berkali-kali. Jelas akibat pengeboran sumur pertama membuat tanah Porong memuntahkan lumpur panasnya dari tahun 2006 tanpa henti sampai detik ini. Menjadikan Porong sebagai kota mati. Siapa yang menanggung dampaknya? Pemimpin Lapindokah? Merasa bersalah dan dosa besar telah mengakibatkan bencana sebesar itu selama bertahun-tahun sehingga harus bertanggung jawab penuh? Puluhan desa terendam, beberapa perusahan yang mempekerjakan ribuan buruh mati, puluhan ribu warga menjadi korban. Tidak sedikit dari mereka yang nyatanya belum mendapatkan hak ganti rugi.

           Kondisi yang sedemikian parah masih saja Lapindo Brantas berhasrat ngebor sumur kedua. Meskipun pemerintah pada akhirnya Januari 2016 memutuskan untuk memberhentikan ‘sementara’ aktivitas tersebut. Namun, Direktur Jenderal Migas ESDM berencana membuka pengeboran kembali awal Maret tahun ini. Seolah menjadi hal yang mudah dilakukan karena Lapindo telah mengantongi sejumlah perizinan. Terutama dari Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Lah?

              Bukannya saya berprasangka jelek. Saya hanya seorang mahasiswa, bukan seorang pakar apapun. Tapi rasionalitas saya tidak bisa menerima alasan mereka mengksploitasi gas alam ini untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Tidak mudah mengobati trauma yang menghantui masyarakat selama bertahun-tahun. Rasionalitas saya juga mempertanyakan beginikah wajah demokrasi? Dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat? Ataukah lebih tepat dari korporasi, untuk korporasi, oleh korporasi? Seberapa besar keuntungan individu yang diperoleh dengan nekat membuka sumur kedua dan memberi izin pengeboran tanpa mempertimbangkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat. Siapakah pengendali atas negeri ini? Bukankah para pemimpin adalah wakil rakyat yang dipillih rakyat untuk mengaspirasikan suara mereka. Atau malah dalam demokrasi ada bos di atas bos. Semuanya terselubung.

               

Azimatur Rosyida

Mahasiswi, Surabaya

14 Februari 2016/10:34

Mencoba dikirim ke suara pembaca Republika belum berhasil. Please try again.

Suara Siapa yang Pantas Didengar dan Tidak

                Pada tanggal 30 November 2015 telah diadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Paris berkaitan dengan perubahan iklim dan pengembangan energi. Acara ini menghadirkan presiden Indonesia sebagai salah satu pembicara dan 134 kepala negara lainnya termasuk Presiden Obama sebagai pemimpin negara adidaya saat ini.

                Ada satu hal yang menarik perhatian saya dari headline ini. Prancis sebagai tuan rumah sudah pasti memperoleh kesempatan pertama menyampaikan pidatonya. Disusul Bill Gates, seorang pengusaha AS juga turut terlibat. Kesempatan berpidato selanjutnya diberikan kepada Presiden Obama. Seluruh peserta KTT terlihat sangat antusias pada awalnya. Nah, giliran Presiden Jokowi mendapatkan kesempatan berpidato, Obama pamit undur diri dari acara. Bukan hanya Obama, beberapa kepala negara lainnya juga ikut menyusul undur diri. Sangat terlihat mencolok pengurangan jumlah peserta dari awal acara. Padahal keterlibatan Indonesia bukan tanpa alasan. Sebagai negera dengan julukan paru-paru dunia karena potensi hutannya dapat memberikan pengaruh terhadap perubahan iklim dunia. Selain itu, juga sebagai negara terkaya akan SDA dapat memberikan potensi besar dalam pengembangan energi terkini.

                Lalu, apa makna KTT ini? Bukankah pertemuan ini yang seharusnya menjadi kepentingan utama para pemimpin dunia berkumpul untuk membahas permasalah dunia. Undur dirinya Obama telah memberikan pesan tersirat, sebenarnya suara siapa yang pantas didengar dan mana yang tidak. Lupakah bahwa karena ‘kemurahan hati’ Indonesia, korporasi AS telah menduduki hampir 100% kekayaan alam Indonesia?

                Bahwa sebenarnya realita dunia saat ini telah mengungkapkan, tidak ada sahabat abadi, tidak ada kerjasama abadi, tidak ada bantuan seikhlas hati, tidak ada belas hati, yang ada hanyalah kepentingan pribadi yang abadi. Entah apa jadinya Indonesia yang masih mau melanjutkan kerjasamanya dengan korporasi asing yang jelas-jelas telah menyedot SDA milik rakyat. Bahkan seberapa banyak pergantian pemimpinpun, selama negara kita dikendalikan oleh asing, kepentingan asinglah yang menguasai. Namun, saya yakin kelak akan ada masa di mana kemulyaan manusia akan teraih. Bukan seperti kondisi saat ini di mana para pemimpin negeri justru tunduk dibawah arahan korporasi asing dan rakyatlah yang menjadi korban kesengsaraan atas kerakusan mereka. Butuh untuk menyadarkan hal ini kepada masyarakat dan masyarakat sendirilah yang akan menuntut adanya perumusan sistem terbaru dan terbaik untuk mengatasi permasalahan negeri.

Azimatur Rosyida

Mahasiswi, Surabaya

05 Desember 2015/20:46

Mencoba dikirim ke suara pembaca Republika belum berhasil. Please try again.

Bangga Sekaligus Miris

Pagi ini saya melihat berita-berita di televisi. Perhatian saya menuju pada headline news berjalan, dua anak Indonesia menang lomba mengingat tingkat dunia di Hongkong, anak Indonesia meraih satu medali emas dan dua perunggu di Olimpiade Geografi Internasional di Rusia. Ditambah lagi teman adik saya pada Agustus lalu juga meraih medali perunggu Olimpiade Matematika Internasional tingkat SMP di Singgapura, seorang anak pondokan biasa di Nganjuk. Sontak saya langsung mengucapkan Subhanallah bangsa ini begitu cerdas.

Namun, begitu pahit rasanya di waktu yang sama melihat kondisi Indonesia yang masih saja terpuruk. Kemiskinan meningkat, bahan-bahan mentah masih mengandalkan impor, kebutuhan pokok serba mahal, dll. Membuat saya berpikir bagaimana bisa sangat kontras terlihat SDM cerdas Indonesia banyak dihasilkan pun SDA melimpah ruah tapi Indonesia yang baru saja merayakan kemerdakaan yang ke-70 masih tetap menangis dalam kesengsaraan hidup. Jelas, Indonesia kita masih dalam keterjajahan.

Bagaimana perhargaan yang diberikan para pemimpin kita terhadap mereka yang sudah menyumbangkan keintelektualitasan mereka? Bagi mereka yang memenangkan olimpiade mungkin berimbal jutaan. Sudah itu aja. Selanjutnya apakah mereka akan diberi fasilitas laboratorium tersendiri misal atau alat canggih yang dapat mengembangkan keilmuan mereka demi kemaslahatan masyarakat? Sehingga bisa terlihat bahwa Indonesia adalah negara yang tulus bersungguh-sungguh dan berupaya keras memajukan bangsanya. Atau malah energi pemimpin kita habis untuk sekedar cek-cok dan berpikir untuk urusan mereka sendiri. Mau beralasan anggaran negara tidak cukup untuk memfasilitasi semua itu?

Wajar jika berujung pada kesimpulan lebih enak hidup dan sekolah di luar negeri lebih dihargai daripada di negeri sendiri. Bukankah kita termasuk negeri dengan kekayaan alam melimpah. Sayang sekali seolah kita sengaja dibuta akan itu. Gunung emas Papua telah dikuasai Freeport, Riau penghasil minyak terbesar Indonesia dikuasai Chevron, dll. Negara kita membiarkan sebagian besar SDA dikuasai Asing. Indonesia butuh perubahan sistemik!

Mohon maaf bila kurang berkenan. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan. Terimakasih.

Azimatur Rosyida

Mahasiswi, Surabaya

24 Agustus 2015/10:53

Di posting oleh suara pembaca Republika